Tolak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang BPJS Ketenagakerjaan

Ini adalah suara penolakan perwakilan dari sebagian besar suara buruh di Indonesia. Buruh juga sebagai rakyat pemilih para pemimpin, baik di pemerintahan maupun anggota dewan di DPR dan MPR. Awalnya saya tak begitu paham apa isi dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang BPJS ketenagakerjaan. Yang ditandatangani oleh bapak presiden kita “Ir Joko Widodo”, mulai berlaku per tanggal 1 Juli 2015.

Saya mulai tahu isinya semenjak per tanggal 5 Juli 2015 saat datang ke salah satu kantor pemasaran perumahan di Rajeg, Tangerang. Disitu saya mendapatkan penjelasan dari tenaga pemasaran rumah tersebut bahwa pengajuan kredit pinjaman dari BPJS dipending hingga bulan Agustus tahun 2015. Alasannya dipending karena sedang terjadi keributan penolakan peraturan pemerintah mengenai BPJS ketenagakerjaan.

Kemudian saya ditunjukkan isi dari peraturan tersebut diantaranya adalah :

  • Pencairan dana JHT hanya 10% dari total yang dimiliki peserta BPJS. Akan cair sepenuhnya setelah usia 56 tahun, saat peserta BPJS sudah memasuki usia tidak produktif atau tidak berpenghasilan.
  • Pencairan tersebut hanya bisa dilakukan setelah mengikuti kepesertaan BPJS selama 10 tahun.
  • Pemanfaatan pembiayaan perumahan, saldo yang bisa diambil hanya 30% dari total saldo yang dimiliki.

Baik, sekarang saya secara pribadi akan mencoba menanggapi tentang berita atau aturan tersebut menurut sudut pandang saya pribadi, Anda bisa menanggapinya lewat kolom komentar yang tersedia.

# Tanggapan Pertama

Sebelum menginjak ke inti permasalahan tersebut, saya kan mencoba sedikit flashback ke program pemerintah sebelumnya mengenai “program 1 juta rumah untuk rakyat”. Saya ambil contoh kasus tersebut karena ada kaitanya dengan pembiayaan perumahan untuk rakyat. Karena peserta BPJS juga berhak mendapatkan pembiayaan pinjaman uang muka perumahan.

Nah sebagai gambaran misalkan baru menjadi peserta 10 tahun, sedangkan saldo yang dimiliki 15 Juta. Dapat pinjaman 30% dari BPJS, berarti pinjamannya 5 juta? kalau cuma 5 juta, mana ada dp rumah 5 juta? Yang menjadi tanggapan saya untuk pemerintah apakah pemerintah niat membantu rakyatnya yang telah memilih para pemimpinnya atau hanya ingin membantu dagelan?

Atau hanya panggung sandiwara saat menebar janji kampanye biar menang dan duduk menjadi pemimpin? Giliran sudah terpilih membuat aturan yang mempersulit proses pemanfaatan. Birokrasi padat ga jelas, ibarat kata ingin ambil uang sendiri saja dipersulit apalagi pinjam uang pemerintah yang hasil dari Ngutang. Jangankan pinjam uang, membuat KTP saja harus mbayar, sudah gitu prosesnya lama dan banyak alesan tak masuk akal.

# Tanggapan Kedua

Mengenai pencairan JHT hanya diperbolehkan jika sudah menjadi peserta minimal 10 tahun. Saya tidak bisa menanggapi soal ini, akan tetapi bagaimana yang tidak kerja kembali dan tidak menjadi peserta misalkan kena phk masal? Apakah harus nunggu 10 tahun, jika di phk dan menjadi peserta BPJS baru 5 tahun misalkan? Jika usia juga sudah menginjak 27/28/30 . Tentu saja akan sulit mendapatkan pekerjaan baru jika hanya buruh biasa.

Buruh kan dibatasi usia masuk kerja. Apa ia harus nunggu 10 tahun, kalau dapat pesangon banyak tidak masalah kali ya? kalau pesangon tidak mencukupi untuk sepuluh tahun kedepan, opo yo tego sampean pak? Apalagi kalau hidup di ibukota Jakarta, biaya hidupnya relatif mahal. Kalau di PHK dan pada usia 5 tahun ikut serta BPJS, tentu saja JHT bisa untuk bantu modal usaha bagi yang bersangkutan.

# Tanggapan Ketiga

Mengenai usia pensiun 56 tahun baru bisa mengambil penuh saldo JHT, kalau saldonya tak seberapa kemudian belum usia 56 tahun meninggal? bagaimana hayo? Masa hal mudah dibikin sulit begitu. Kalau pak mentri tenaga kerja beralasan ingin mengembalikan ke semangat JHT untuk jaminan hari tua. Yang menjadi pertanyaan saya, Sebenarnya ada apa dengan BPJS?

Sebagai bukti nyata saja, ada peserta BPJS sakit. Diberikan resep saja tanpa diberikan obat, kemudian resep disuruh tebus sendiri ke apotek. Dana kesehatan BPJS untuk tenaga kerja fungsinya kemana? Masih hidup, terus sakit saja dipersulit apalagi kalau sudah meninggal. Waduh iki pemerintah, sebenarnya arahnya mau kemana.

Kesimpulan saya :

Kalau memang pemerintah ingin membantu kami untuk mengelola dana kami, kami dukung. Akan tetapi tolong jangan di K O R U P S I. Kalau pemerintah menilai kami tak bisa mengelola uang kami sendiri, Ajari kami untuk mengelolanya. Bukan dengan cara mempersulit sistem birokrasi dan membodohi kami. Kalau pak menteri tak sanggup menjadi menteri sebaiknya mengundurkan diri, belajar dari para menteri jepang.

Jawaban : Mengapa dan Ada Apa dengan BPJS?

Masih ingatkah dengan artikel saya sebelumnya yang berjudul “Mengapa dan Ada Apa dengan BPJS?“. Waktu itu saya iseng menulis artikel tersebut karena banyaknya keluhan yang di lontarkan oleh teman-teman kerja yang menggunakan layanan BPJS kesehatan. Mereka menjadi anggota pelayanan BPJS akan tetapi pelayannan yang diberikan pihak BPJS tidak memuaskan dalam hal pelayannnya.

Sehingga membuat mereka curhat di sosial media, curhat melalui share antar teman dan sesama anggota pelayanan BJS Kesehatan lainnya. Saat menulis artikel tersebut, saya kirim ke saran BPJS di halaman situs resminya dengan diterima melalui email “[email protected]“. Pada pagi ini, saya mendapatkan email balasan yang isinya sebagai berikut :

Yth. Bapak Rodin Saputra,

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan melalui website BPJS Kesehatan dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Menjawab pertanyaan Bapak, kami menginformasikan penjaminan BPJS Kesehatan sesuai indikasi medis dokter faskes primer (tidak atas pemintaan sendiri) dan menggunakan tarif yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Selama peserta sesuai hak kelas peserta dan prosedur yang berlaku, maka faskes tidak diperbolehkan meminta iur biaya kembali. Kami menyarankan agar peserta dapat melapor ke petugas MPKP atau unit pengaduan peserta di kantor cabang BPJS Kesehatan sesuai domisili faskes primer untuk diperoleh informasi yang menyeluruh dan dapat ditindaklanjuti.

Informasi lain juga dapat diperoleh dengan menghubungi Pusat Layanan Informasi 24 jam 500400 atau kantor cabang BPJS kesehatan setempat.

Demikian kami menginformasikan, semoga Bapak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih telah mengunjungi website BPJS Kesehatan.

Salam,

BPJS Kesehatan

Tidak hanya membalas dengan kalimat tersebut, pihak BPJS juga menyertakan informasi mengenai kegunaan kartu kesehatan lainnya sebagai berikut :

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis*.

KIS diterbitkan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran (PBI).

Kepesertaan KIS ada 2 kelompok:

  1. Kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri, ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya;
  2. Kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah

*) Kartu lainnya: Kartu Eks Askes, Eks Jamkesmas, KJS, Kartu JKN BPJS Kesehatan, masih tetap berlaku sesuai ketentuan sepanjang belum diganti dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Meskipun responnya terlalu lama, saya pribadi tetep menghargai jawaban dari pihak BPJS. Yah walaupun jawabannya juga tidak memuaskan, silahkan bagi para pembaca juga boleh menilai jawabannya. Saya hanya bisa berdoa, semoga kedepannya BPJS bisa lebih baik lagi dalam hal pelayanannya. Untuk pengguna BPJS yang merasa kurang puas dengan pelayanannya bisa langsung lapor / komplain.

Anda bisa komplain melalui email ataupun call langsung ke nomor yang tersedia. Anda juga bisa langsung mengunjungi website nya langsung, bila perlu langsung saja datang ke kantor cabang terdekat atau pusatnya. Salam sehat buat para keluarga pembaca artikel ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Karena kesehatan juga termasuk juga dalam rizki Tuhan yang tak lupa untuk disyukuri selalu.

 

Mengapa dan Ada Apa dengan BPJS?

bpjs?

Saya pribadi adalah peserta bpjs yang termasuk menerima upah dari sebuah perusahaan swasta. Saya pribadi awalnya bangga dan senang dengan hadirnya bpjs yang mampu membantu orang tidak mampu untuk menerima jaminan kesehatan dari pemerintah. Saya acungkan jempol untuk visi misi bpjs yang begitu bagus dan menjadi harapan yang baik untuk masyarakat luas di indonesia.

Manfaat yang diperoleh dari bpjs pun begitu bagus dan dapat menjanjikan, serta perawatan rawat inap sesuai dengan iuran yang dibayarkan oleh peserta. Akan tetapi memang benar adanya dengan peribahasa yang menyatakan “TIADA GADING YANG TAK RETAK”. Maksud dari peribahasa tersebut dalam pelayanan bpjs ini menurut saya ada yang perlu di evaluasi dan dibenahi jika ada kekeliruan ataupun tidak mencapai visi misi dan manfaat yang di tawarkan oleh bpjs.

Banyak cerita dari temen-temen saya melalui sosial media mengenai keluhan pelayanan bpjs yang buruk. Termasuk saya pun pernah mengalami dengan keterbatasan fasilitas kesehatan. Ada sebuah klinik yang membatasi peserta bpjs hanya diberi waktu 30 menit (pendaftaran dari jam 16:00 – 16:30 ) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menggunakan bpjs. Menurut saya itu sangat mengecewakan bagi saya pribadi karena saya ikut bpjs pun membayar iuran.

Keluhan yang terbaru yang dialami oleh temen saya pada saat anakanya mengalami keluhan kencing yang tidak wajar. Air kencing anaknya berwarna kuning tua, kemudian si ibu anak memeriksakan ke klinik yang bekerjasama dengan bpsjs. Dokter memberi surat rujukan cek darah dan resep obat untuk ditebus sendiri ke apotek (baca : obat bayar sendiri). Setelah obat ditebus dan periksa darah, hasilnya tes darah dibaca dokter. Kata dokter hasilnya gejala types, kemudian dokter memberi resep obat lagi untuk ditebus ke apotek (baca : obat bayar sendiri)

Yang jadi pertanyaan saya, “MANFAAT BPJS NYA DIMANA?” Apa yang salah? visi misi bagus tapi kok pelayanan aktualnya begitu… manfaat yang ditawarkan pun bagus banget salah satunya memberikan obat. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ada apa dengan Bpjs? Jika ada sistem yang salah semoga segera diperbaiki! Mungkin itu salah satu harapan dari kami sebagai peserta bpjs.