Tolak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang BPJS Ketenagakerjaan

Ini adalah suara penolakan perwakilan dari sebagian besar suara buruh di Indonesia. Buruh juga sebagai rakyat pemilih para pemimpin, baik di pemerintahan maupun anggota dewan di DPR dan MPR. Awalnya saya tak begitu paham apa isi dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang BPJS ketenagakerjaan. Yang ditandatangani oleh bapak presiden kita “Ir Joko Widodo”, mulai berlaku per tanggal 1 Juli 2015.

Saya mulai tahu isinya semenjak per tanggal 5 Juli 2015 saat datang ke salah satu kantor pemasaran perumahan di Rajeg, Tangerang. Disitu saya mendapatkan penjelasan dari tenaga pemasaran rumah tersebut bahwa pengajuan kredit pinjaman dari BPJS dipending hingga bulan Agustus tahun 2015. Alasannya dipending karena sedang terjadi keributan penolakan peraturan pemerintah mengenai BPJS ketenagakerjaan.

Kemudian saya ditunjukkan isi dari peraturan tersebut diantaranya adalah :

  • Pencairan dana JHT hanya 10% dari total yang dimiliki peserta BPJS. Akan cair sepenuhnya setelah usia 56 tahun, saat peserta BPJS sudah memasuki usia tidak produktif atau tidak berpenghasilan.
  • Pencairan tersebut hanya bisa dilakukan setelah mengikuti kepesertaan BPJS selama 10 tahun.
  • Pemanfaatan pembiayaan perumahan, saldo yang bisa diambil hanya 30% dari total saldo yang dimiliki.

Baik, sekarang saya secara pribadi akan mencoba menanggapi tentang berita atau aturan tersebut menurut sudut pandang saya pribadi, Anda bisa menanggapinya lewat kolom komentar yang tersedia.

# Tanggapan Pertama

Sebelum menginjak ke inti permasalahan tersebut, saya kan mencoba sedikit flashback ke program pemerintah sebelumnya mengenai “program 1 juta rumah untuk rakyat”. Saya ambil contoh kasus tersebut karena ada kaitanya dengan pembiayaan perumahan untuk rakyat. Karena peserta BPJS juga berhak mendapatkan pembiayaan pinjaman uang muka perumahan.

Nah sebagai gambaran misalkan baru menjadi peserta 10 tahun, sedangkan saldo yang dimiliki 15 Juta. Dapat pinjaman 30% dari BPJS, berarti pinjamannya 5 juta? kalau cuma 5 juta, mana ada dp rumah 5 juta? Yang menjadi tanggapan saya untuk pemerintah apakah pemerintah niat membantu rakyatnya yang telah memilih para pemimpinnya atau hanya ingin membantu dagelan?

Atau hanya panggung sandiwara saat menebar janji kampanye biar menang dan duduk menjadi pemimpin? Giliran sudah terpilih membuat aturan yang mempersulit proses pemanfaatan. Birokrasi padat ga jelas, ibarat kata ingin ambil uang sendiri saja dipersulit apalagi pinjam uang pemerintah yang hasil dari Ngutang. Jangankan pinjam uang, membuat KTP saja harus mbayar, sudah gitu prosesnya lama dan banyak alesan tak masuk akal.

# Tanggapan Kedua

Mengenai pencairan JHT hanya diperbolehkan jika sudah menjadi peserta minimal 10 tahun. Saya tidak bisa menanggapi soal ini, akan tetapi bagaimana yang tidak kerja kembali dan tidak menjadi peserta misalkan kena phk masal? Apakah harus nunggu 10 tahun, jika di phk dan menjadi peserta BPJS baru 5 tahun misalkan? Jika usia juga sudah menginjak 27/28/30 . Tentu saja akan sulit mendapatkan pekerjaan baru jika hanya buruh biasa.

Buruh kan dibatasi usia masuk kerja. Apa ia harus nunggu 10 tahun, kalau dapat pesangon banyak tidak masalah kali ya? kalau pesangon tidak mencukupi untuk sepuluh tahun kedepan, opo yo tego sampean pak? Apalagi kalau hidup di ibukota Jakarta, biaya hidupnya relatif mahal. Kalau di PHK dan pada usia 5 tahun ikut serta BPJS, tentu saja JHT bisa untuk bantu modal usaha bagi yang bersangkutan.

# Tanggapan Ketiga

Mengenai usia pensiun 56 tahun baru bisa mengambil penuh saldo JHT, kalau saldonya tak seberapa kemudian belum usia 56 tahun meninggal? bagaimana hayo? Masa hal mudah dibikin sulit begitu. Kalau pak mentri tenaga kerja beralasan ingin mengembalikan ke semangat JHT untuk jaminan hari tua. Yang menjadi pertanyaan saya, Sebenarnya ada apa dengan BPJS?

Sebagai bukti nyata saja, ada peserta BPJS sakit. Diberikan resep saja tanpa diberikan obat, kemudian resep disuruh tebus sendiri ke apotek. Dana kesehatan BPJS untuk tenaga kerja fungsinya kemana? Masih hidup, terus sakit saja dipersulit apalagi kalau sudah meninggal. Waduh iki pemerintah, sebenarnya arahnya mau kemana.

Kesimpulan saya :

Kalau memang pemerintah ingin membantu kami untuk mengelola dana kami, kami dukung. Akan tetapi tolong jangan di K O R U P S I. Kalau pemerintah menilai kami tak bisa mengelola uang kami sendiri, Ajari kami untuk mengelolanya. Bukan dengan cara mempersulit sistem birokrasi dan membodohi kami. Kalau pak menteri tak sanggup menjadi menteri sebaiknya mengundurkan diri, belajar dari para menteri jepang.

Published by

admin

Perkenalkan Admin Lukulo Media. Nama : Rodin Saputra, kelahiran kota Kebumen yang sedang belajar meniti karir di dunia internet khususnya blog. Lulusan SMK Kejuruan Teknik Pemesinan dari Gombong tahun 2007 ingin beralih profesi menjadi penulis blog. Bertolak belakang memang dengan cita-cita awal sekolah, namun kini menulis menjadi hoby baru untuk admin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *